Pandangan politik dan ekonomi Papua

Kekuatan terbesar dalam perjuangan ada pada rakyat. Saya rasa perjuangan secara diplomasi sangat sulit karena ini bukan di era 60an,tapi secara konklutif kembali ke gerilyawan. Jika kita minta pengakuan di meja PBB percuma. Bukan hanya Indonesia tidak mau Papua lepas, tapi ada negeri-negeri imperialis juga yang sengaja mempertahankan Papua dalam NKRI dengan maksud dan tujuan yaitu: "Sumber daya alam Papua."  

Menurut data dari CNBC Indonesia, 12 Januari 2023 : Papua merupakan negara yang kaya akan bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam. Yang lagi dilirik asin.  

Jokowi dan KTT-G20, Dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali, Senin (15/11), Presiden menyampaikan optimisme dan harapan terhadap peran G20 terhadap pemulihan ekonomi dunia. Jokowi membuka acara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi internasional maupun nasional dengan mengajak para investor untuk bekerja sama dalam hal tersebut. Tujuan dari KTT-G20 ialah cara Jokowi untuk menutupi utang Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam Papua.

 Berikut ini data utang Indonesia tahun 2023: 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,17%. Adapun nilai utang pemerintah pada akhir Maret 2023 naik Rp17,39 triliun dari posisi akhir Februari 2023 sebesar Rp7.861,68 triliun dengan rasio 39,09% terhadap PDB. Begitu pula jika dibandingkan akhir Maret 2022, nilainya naik Rp826,57 triliun dari Rp7.052,5 triliun dengan rasio 40,39% terhadap PDB.

Utang pemerintah terbagi atas dua jenis, yakni obligasi atau surat berharga negara (SBN), plus pinjaman dari dalam dan luar negeri. Instrumen SBN masih mendominasi utang pemerintah yang mencapai 89,02% dengan nilai Rp7.013,58 triliun pada akhir Maret 2023. Utang SBN domestik pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 5.658,77 triliun. Sementara, utang SBN valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun.

Adapun utang pemerintah yang berbentuk pinjaman pada akhir Maret 2023 mencapai Rp865,48 triliun. Pinjaman terutama berasal dari luar negeri sebesar Rp844,17 triliun, terdiri atas pinjaman multilateral, bilateral dan bank komersial. Sementara, pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp21,31 triliun. Utang Indonesia semakin hari semakin meningkat dalam negeri maupun luar negeri. Cara Indonesia melunasi utang dengan cara mempertahankan Papua.

G20 dibentuk pada tahun 1999 dan pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam upaya menyelesaikan krisis ekonomi dan keuangan global. Pada tahun 2009, tujuan G20 dirumuskan lebih jelas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. G20 memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakannya dan menghasilkan kesepakatan politik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan saling ketergantungan ekonomi global.

Berbagai pertemuan G20 mengedepankan dialog untuk menyelesaikan tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, antara lain meliputi isu keuangan, perdagangan, infrastruktur dan investasi, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, dan teknologi, inovasi, dan ekonomi digital.

Rancangan yang di buat oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Mengenai KTT G20 adalah memperkenalkan negara Indonesia kepada luar negeri, bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai keanekaragaman yang luas dan manusia bersosialis toleran. 

"Yang patut dipertanyakan adalah?"

 Membangun pertumbuhan ekonomi global bagaimana sedangkan dalam negeri saja ekonomi masih buruk. 

 Membangun infrastruktur global mana sedangkan masing" provinsi belum mendapat fasilitas yang layak. 

 Pemberantas korupsi mana sedangkan Indonesia adalah rumahnya koruptor. 

 Teknologi dan innovative masih minim di setiap sudut perkampungan. 

Mengenai sumber daya alam, Papua adalah dapurnya dan Kalimantan kedua luasnya. SDA Kalimantan sedikit lagi habis karena banyak Exploitasi. Ada 65 negara yang mengadakan G20 di bali dengan tujuan berinvestasi sumber daya alam. Yang patut dipertanyakan adalah sumber daya alam mana? yang jelas Papua. Jokowi sengaja memekarkan 3 provinsi dengan tujuan untuk mengkerok sumber material di setiap tempat yang sudah ditandai. 

Dan ia memperalatkan setiap elit politik lokal untuk mencuri hati rakyat dengan otonomi khusus cuma cuma. Dan membuka ruang untuk penerima ASN tanpa tes, khusus OAP(orang asli Papua). Dengan itu masyarakat bangga. Supaya rencana G20 itu lancar tanpa problem. Orang asli Papua akan habis dan terlantar ketika kapitalis masuk menginjak-nginjak martabat orang asli Papua.

 Otsus/Gula Gula Manis Jakarta

Sebelum itu rakyat Papua diberi Otsus jilid 1 (Otonomi Khusus). Dengan tujuan menyejahterakan rakyat Papua, tapi belum ada dampak kesetaraan bagi orang asli Papua (OAP). Maka dari itu di revisi menjadi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

JAKARTA - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Otsus Papua ) menjadi UU pada Rapat Paripurna pada 15 Juni 2021. Setidaknya ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua, yang terdiri dari perubahan pada 18 pasal dan penambahan dua pasal baru. Revisi RUU ini diharapkan mampu mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberi dukungan bagi masyarakat adat. 

 Otsus tidak berguna bagi rakyat Papua. Apa dampak Otsus bagi rakyat Papua? "Tidak ada" 

Sejak disahkannya Otsus banyak orang Papua menderita. Banyak sekali pelanggaran HAM berat seperti Biak berdarah, Paniai berdarah, Wamena berdarah, Abepura berdarah, Manokwari berdarah dan masih banyak lagi. Jokowi berjanji akan menuntas pelanggaran HAM berat di Papua Barat, "tapi apa?" sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Orang Papua bilang apa? "Abuti" (abu nawas tinggi).  

Semenjak dilantiknya jokowi, orang asli Papua semakin habis/punah.Banyak orang Papua di bunuh, di diskriminasi, diintimidasi, marginalisasi dan mengalami rasisme. Perempuan asli Papua banyak diperkosa, dibunuh dan diberi KB. Pemerkosaan biasanya terjadi di daerah Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Intan Jaya, dan di daerah pegunungan lainya oleh aparatur kolonial Indonesia.

Waktu saya masih kecil ,saya pernah melihat dengan kejinya aparat Indonesia memperkosa mama Papua, setelah itu mereka memasukkan ujung atau kepala senjata ke alat kelamin mama tersebut hingga mati bersamaan dengan suaminya, sambil merekam video. Kasus ini terjadi di Kab.Puncak Jaya, Tingginambut, 2004. Dikalah itu Puncak Jaya masih dibilang daerah angka merah. Yang dipimpin langsung  oleh Bpk. Panglima Goliat Tabuni. Kadang kasus persis tersebut pernah terjadi daerah pesisir di antara lain Biak. 

Semenjak Jokowi menjadi presiden ia dikerap dengan berhati lembut, baik dan cerdas. Orang Papua yang minim pendidikan politik sejarah Bangsa Papua Barat melihat, Ia sosok presiden yang bisa diandalkan. Dengan dalilnya ke Papua 7 kali dan membangun infrastruktur di Papua yang dianggap mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua dan juga mampu  mensetarakan rakyat Papua. 

Ia juga membuat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan “UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” Rakyat Papua yang lahir atas sejarah  leluhur bangsa Papua sudah tahu "apa, maksud dan tujuan". 

 Tujuan dari pada  DOB:

1. Memperbanyak militer di berbagai daerah terpencil untuk mencari dan membunuh parah pejuang Tentara Pembebasan Nasional dan mempersempit gerakan perjuangan Papua Barat. 

2. Mencari daerah mana saja yang terdapat sumber daya alam selain Freeport dan BlockWabu. 

3. Memperluas dan membuka lahan pertambangan, pertanian dan perminyakan. 

 Semenjak Otsus dan DOB disahkan

Banyak rakyat asli Papua mengeluh karena kurang dikasih hak penuh terhadap orang Papua asli. Malahan sebaliknya orang Papua hanya jadi penonton dan jadi buruh diatas tanahnya sendiri. Pekerjaan besar besaran selalu dipercayakan untuk non OAP bukan orang asli Papua. 

Orang Papua sedang diperbudak secara perlahan-lahan. Ditambah lagi sumber daya alam semakin habis. Banyak exploitasi illegal,penebangan hutan sewenang wenang, pencemaran lingkungan,laut dan perburuan fauna  yang liar dilakukan pemerintah Indonesia, mengakibatkan kelangsungan hidup orang Papua terancam punah. Orang Papua sedang dihabisi secara genosida dan ekosida. Kadang Exploitasi dilakukan oleh aparatur kolonial Indonesia untuk kepentingan diri sendiri. 

Sumber daya alam Papua hanya untuk kepentingan ekonomi Indonesia dan pemerintahnya, bukan untuk orang asli Papua. Setelah sumber daya habis, maka orang Papua akan bernasib sama dengan suku asli Aboriginal di Australia. 

Kesimpulannya 

Kita bisa melihat bahwa, DOB sebagai penghasil sumber daya dan sedangkan infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi adalah sebagai jalur akses untuk para investor. Dan tujuan Jokowi menggelarkan KTT-G20 adalah menarik parah investor untuk menyeimbangkan ekonomi dunia dan mempekeruk sumber daya alam yang ada tanah Papua. Yang langsung diperkerjakan oleh rakyat Papua itu sendiri dengan imbalan Otsus (Otonomi Khusus) alias gula gula manis. 

Jika dibiarkan orang Papua akan mati secara mental, fisik dan ekonomi secara keseluruhan hingga Papua tinggal nama. 

Tulisan:

Nando Wakey

Gereja dan Politik

Pada dasarnya gereja adalah rumah bagi kaum kristiani. Tempat dimana pengantar pesan, kesan dan keluh kesah. Atau menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan Tuhan ALLAH. 

Gereja mengajarkan tentang kasih Isah Al-masih, keselematan hidup kekal di surgawi nantinya. 

Sifat itulah diturunkan ke manusia agar manusia selalu saling mengasihi . 

Pada 400sm agama itu satu. Manusialah yang membuat agamanya masing dengan kepentingan politik. Dan disini kita bisa lihat bahwa egoisme dan timbul perbedaan itu sudah muncul setelah runtuhnya bangsa Babilonia. 

Dimana mereka ingin menyamai Tuhan dengan membuat menara kokoh yang membuat Tuhan murka, dan menghancurkan menara buatan manusia. Dari situlah manusia menjadi pecah belah pihak, sehingga mendirikan  sekte-sekte kecil  jahat untuk menyembah Tuhan lain.

Era itu pula para kapitalis membuat kelompoknya masing-masing untuk menguasai dunia serta klasifikasikan umat manusia "anti kristus (6666)." Anti kris disimbolkan sebagai pengikut setan atau dalam mitologi Yunani kita sebut Dewa Hades, penjaga neraka. 

Pengikut Dajjal atau kapitalis ibaratnya Raja. Raja itu akan memerintahkan para penggawa yang kita sebut oligarki. Oligarki akan memperkerjakan borjuis lokal atau elit politik setempat. " Siapakah?" akan bekerja untuk mereka " Ya!..Yang jelas adalah kaum buruh. Kaum buruh akan dipaksa bekerja terus menerus, "jika tidak" maka akan menjadi korban oleh militerism . Semua itu adalah taktik iblis, yang ingin menguasai dunia  . Iblis itu sudah muncul di Indonesia. Mereka akan memperalatkan oligarki untuk mengkerok SDM dan menyabotase budaya dan leluhur bangsa West Papua. 

 Disini saya tidak bahas tentang sejarah, agama,gereja atau Tuhan, tapi tentang ajaran dan doanya.  

Kembali ke ajaran Gereja. Dalam gereja tidak diajarkan tentang saling kriminalisasi, diskriminasi, marginalisasi, intimadasi dan rasialisme, tapi KASIH.

 “Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan Diri-Ku padanya” (Yoh 14:21).

Sebelumnya saya minta maaf, disini saya kritik Gembala"/ Hamba Tuhan agar mereka membuka mata diakhir akhir ini. Banyak Gereja atau Hamba Tuhan berdo'a tentang "Keamanan Tanah Papua." 

Berarti analoginya mereka mendoakan aparatur kolonial Indonesia untuk mengamankan situasi yang terjadi di tanah Papua. Secara tidak langsung mereka mendoakan TNI POLRI, bukan TPN-PB.

 Salah satu doa yang salah ialah mendoakan pencuri tetap menjadi pencuri dan membiarkan Tuan Tanah tetap dicuri. Do'a seperti ini yang akan memperlambat perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Dan memperpanjang kolonialisme ditanah Papua. 

Gembala harus berdo'a atas perjuangan OPM-KPB, TPN-PB dalam gerilyawan dan sarana diplomatik ULMWP internasional maupun nasional (KNPB,PRP, AMP dll). Agar kita bisa bebas berdiri sendiri atas perbudakan kolonialisme dan imperialisme eropa barat. Gembala harus mencari umat Tuhan yang hilang, bukan membiarkan menjadi tulang belulang.   

Dan Terima kasih banyak, jika ada gereja atau pastor" yang mendoakan perjuangan bangsa Papua barat sampai saat ini.  Perjuangan masih panjang, maka para hamba Tuhan, aktivis maupun gerilyawan tetap mempertahankan eksistensi perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Kita disuruh mengikuti dogma agama dan ajaran-ajaranya, tapi di sisi lain kita perlu penyadaran situasi ralialistis yang terjadi di tanah Papua. 

Dampak positif dan negatif jual tanah

 Banyak orang Papua menjual tanah tanpa berfikir panjang dan banyak orang Papua kehilangan tanah karena tidak empunyai sertifikat tanah. 

Kenapa sertifikat tanah lebih penting karena sertifikat tanah merupakan hak dari kepemilikan. Supaya orang asing tidak sewenang-wenang mengambil/menggunakan tanah tersebut. 

Apa yang menyebabkan orang Papua menjual tanah tanpa berfikir panjang? 

Yang menyebabkan adalah ketidakpuasan dalam ekonomi atau tidak puas dalam kebutuhan sehari-hari dengan sistem "salah pake". Seringkali saya amati adalah uang tunai tersebut dipakai sewenang-wenang hanya sesaat tanpa berfikir jangka panjang.  Hanya sebagian orang Papua menggunakan uang tersebut dengan cara positif yaitu membuka usaha seperti toko swalayan, kos-kosan, hotel dll!. 

Kita sebagai orang Papua boleh saja menjual tanah tapi sebagian hektar saja. Supaya hasil dari  penjualan tersebut, bisa di investasikan dengan membuka usaha di tanah yang  belum terpakai. 

Dampak negatif ketika kita menjual tanah adalah hilangnya proses kelangsungan hidup. Imigran akan menjadi pribadi bumi dan pribumi akan menjadi imigran. 

Jangan salahkan pendatang ketika kuasai tanah Papua tapi,sadar dirilah sebab tanah Papua tidak baik saja. 

TRIKORA: Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua

 

TRIKORA: Awal Penjajahan Indonesia terhadap Bangsa West Papua

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno membakar massa lewat pidato, atau mungkin lebih tepat jika disebut komando, terkait deklarasi kemerdekaan West Papua yang terjadi di awal bulan yang sama. Komando itu dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Massa yang terbakar itu sedang berkumpul di Alun-alun Utara Yogyakarta, yang pada tahun 1948 dipakai untuk memperingati Agresi Belanda II dengan pengeboman di Maguwo, Yogyakarta. Kota itu juga pernah dipilih untuk mengenang pengusiran Belanda dari Batavia oleh Sultan Agung. Tapi apalah arti sejarah pembebasan bangsa. Tempat itu juga yang dipakai untuk menyerukan penjajahan baru.

TRIKORA bertujuan untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat menjadi bagian dari Negara Indonesia. Itulah mula-mula malapetaka bagi rakyat dan bangsa West Papua. Militer Indonesia hadir di tanah West Papua untuk merampas hak politik bangsa West Papua.

Pasca Trikora, Belanda yang semestinya bertanggung jawab untuk melakukan dekolonisasi sebagaimana janji sebelumnya malah menandatangani Perjanjian New York (New York Agreement) terkait sengketa wilayah West Nieuw Guinea pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak: Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Tak melibatkan rakyat West Papua, meski terang bahwa perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat West Papua.

59 tahun sudah berlalu sejak aneksasi yang dilakukan Indonesia pada West Papua. Setengah abad bukan waktu yang sebentar, tapi yang terjadi tetap tak berubah: kecurangan dan manipulasi sejarah, diskriminasi rasialis, genosida perlahan, penjarahan kekayaan alam, distorsi informasi, penangkapan, penculikan, penyiksaan, pemenjaraan.

Setengah abad barangkali bukanlah rentang waktu yang sebentar untuk bisa menaruh hormat terhadap kemanusiaan, tapi setengah abad adalah rentang waktu yang cukup bagi penindasan dan penjajahan yang melahirkan perlawanan bagi bangsa terjajah dan bangsa penjajah. Solidaritas dan perjuangan melawan penjajahan bersama bangsa West Papua merupakan bagian integral dari perjuangan demokratisasi di Indonesia dan perjuangan melawan Imperialisme di dunia.

Kami menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri, dan menyatakan sikap politik kami kepada pemerintah Republik Indonesia, Belanda dan PBB untuk segera:

1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua
2. Tolak Otonomi Khusus jilid II
3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua
4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
6. Bebaskan tapol West Papua tanpa syarat
7. Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua
8. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan tolak pengembangan Blok Wabu
9. Usut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani
10. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM
11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri
12. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
13. Cabut Omnibus Law (UU No. 11 Tahun 2020)
14. Hentikan penangkapan sepihak terhadap aktivis West Papua
15. Hentikan politik adu domba terhadap rakyat West Papua

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, terima kasih atas dukungan, partisipasi dan kerja sama dari semua pihak.

Salam Pembebasan Nasional!

Sejarah Hidup Indonesia dan Papua Barat

Sejarah Hidup Indonesia dan Papua Barat

Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. Hal itu pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Presidium Dewan Papua, Tom Beanal, bahwa:

“Dalam kehidupan sehariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia. …Bangsa Papua termasuk ras Negroid mendiami kepulauan Melanesia di  Pasifik selatan, karena bangsa Papua berbeda dengan bangsa Indonesia lainnya yang umumnya masuk ras Mongoloid dan Austronosoid yang mendiami kepulauan Melayu dan kepulauan Austronesia.”

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sema sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah  Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (meng-Indonesia-kan orang Papua). 

Sejarah Kemerdekaan Papua Barat

 

Sejarah Kemerdekaan Papua Barat

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

1.Menetukan nama Negara : Papua Barat

2.Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua

3.Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora

4.Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. 

Perjanjian New York

https://docs.google.com/presentation/d/13V3v3RcjlyHbqx6XxRLVvUl_f7g7NAtZ/edit?usp=drivesdk&ouid=104813290689320255795&rtpof=true&sd=true

Dampak (KTT G20)

 

G20 dibentuk pada tahun 1999 dan pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam upaya menyelesaikan krisis ekonomi dan keuangan global.

Pada tahun 2009, tujuan G20 dirumuskan lebih jelas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. G20 memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakannya dan menghasilkan kesepakatan politik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan saling ketergantungan ekonomi global.

Berbagai pertemuan G20 mengedepankan dialog untuk menyelesaikan tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, antara lain meliputi isu keuangan, perdagangan, infrastruktur dan investasi, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, dan teknologi, inovasi, dan ekonomi digital.

Rancangan yang di buat oleh President Ir. Joko widodo. Mengenai KTT G20 adalah memperkenalkan negara Indonesia kepada luar negeri, bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai keanekaragaman yang luas dan manusia bersosialis toleran. 

 

Yang patut dipertanyakan adalah, 

°Membangun pertumbuhan ekonomi global bagaimana sedangkan dalam negeri saja ekonomi masih buruk. 

°Membangun infrastruktur global mana sedangkan masing" provinsi belum mendapat fasilitas yang layak. 

°pemberantas korupsi mana sedangkan Indonesia adalah rumahnya koruptor. 

°Teknologi dan innovative masih minim disetiap sudut perkampungan. 

Mengenai sumberdaya alam, Papua adalah dapurnya dan Kalimantan kedua luasnya. SDA Kalimantan sedikit lagi habis karena banyak exploitasi. 

Ada 65 negara yang mengadakan G20 di bali dengan tujuan berinvestasi sumberdaya alam . 

Yang patut dipertanyakan adalah sumberdaya alam mana? 

yang jelas Papua. 

jokowi sengaja memekarkan 3 provinsi dengan tujuan untuk mengkerok sumber material di setiap tempat yang sudah ditandai. 

Dan ia memperalatkan setiap elit politik lokal untuk mencuri hati rakyat dengan otonomi khusus cuma". Dan membuka ruang untuk penerima ASN tanpa test, khusus OAP(orang asli Papua). 

Dengan itu masyarakat bangga terhadapnya. Supaya rencana G20 itu lancar tanpa problems. 

Orang asli Papua akan habis dan terlantar ketika kapitalis masuk menginjak-nginjak martabat orang asli Papua. Melanesia tinggal nama seperti aborigin.

Rakyat harus sadar dan lawan.. . . 

🥀

Melawan lupa; 3 tahun rasisme 19 Agustus 2019-19 Agustus 2022

 PERNYATAAN SIKAP !!

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Komite Kota Malang

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabe Mufa, Wainambe, Walak, Foi Moi, Acemo, Nayaklak wa wa wa wa wa

Perjuangan rakyat Papua Barat dalam hak penentuan nasib sendiri merupakan proses yang telah diperjuangkan oleh Masyarakat Papua Barat. Sebuah manifesto kemerdekaan telah berevolusi sejak perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri menjadi konsep dasar di bawah panji perjuangan rakyat Papua Barat. Sejak Manifesto dan revolusi rakyat Papua Barat pada 01 Desember 1961 merupakan konstitusi perjuangan rakyat Papua Barat yang telah merdeka sama seperti bangsa-bangsa lain di belahan bumi. Namun, Bangsa Papua Barat tersebut diperhadapkan dengan beragam perjanjian-perjanjian yang tidak melibatkan rakyat Papua Barat satu pun. Perjanjian sepihak itulah, tanah dan rakyat bangsa Papua Barat yang telah merdeka dijadikan sebagai alat ekonomi politik oleh negara penguasa di antaranya, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sehingga menghasilkan pengalihan kekuasaan bangsa Papua Barat ke Indonesia tanpa Hukum Internasional yang jelas dan meredam kemerdekaan sejati-nya Rakyat West Papua.

Rakyat Papua Barat, masih beranggapan bahwa perjuangan dalam Hak Penentuan Nasib Sendiri telah menjadi bagian yang melakat untuk terus diperjuangkan dalam merebut Hak Penentuan Nasib Sendiri menjadikan hak aspirasi dan hak tuntutan untuk menuntut bahwa mengapa dengan sepihak Bangsa Papua Barat diAneksasi atau dipaksa memasukan Papua Barat ke Indonesia? Padahal, Rakyat Papua Barat telah Menentukan Nasib Sendiri sama seperti bangsa-bangsa lain. Apakah memang bangsa Papua Barat dijadikan seperti itu? Dan mengapa Bangsa Papua Barat yang merdeka lalu Amerika Serikat, Indonesia,dan Belanda serta termasuk PBB atau UNTEA mengambil alih untuk menggagalkan negara Papua Barat? Apakah itu sah? .Juga, Mengapa Indonesia menjajah Rakyat Papua Barat yang kini telah 60-an Tahun dengan gaya dan system serta militernya yang ganas? Serta mengapa perusahan-perusahan multi Internasional dapat beroperasi dan menjadikan ladang bisnisnya di Papua Barat?

Bangsa yang pernah merdeka adalah bangsa yang telah deklarasikan untuk menjadi sebuah negara. Dan Memiliki alat-alat kebangsaan dan Ideologi seperti, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, Symbol Kenegaraan, Mata Uang, Bahasa dan batas wilayah serta system pemerintahan. Maka, Deklarasi 01 Desember 1961 rakyat bangas Papua Barat merupakan kenegaraan yang sah, sama seperti negara-negara lainnya. Konsep kenegaran yang telah merdeka tidak perlu memperdebatkan untuk menggagalkan atau integrasikan dengan wilayah lain. Maka, Ketidakadilan, Ketidakwenangan yang dilakukan merupakan kondisi yang tidak manusiawi atas rakyat Papua Barat; ap lagi jika Hukum Internasioal telah salah dalam menangani hak Penentuan nasib sendiri. Dari deretan sejarah bahwa gugusan pulau Papua dari Sorong sampai Samarai terbagi menjadi dua bagian: Bagian pertama Papua Timur adalah PNG yang telah merdeka sejak 16 September 1975 dari pemerintah Australia dan bagian kedua, Papua Barat merupakan dearah yang telah deklarasikan kemerdekaan sejak 01 Desember 1961. Namun kini Papua Barat tergolong dalam penjajahan Indonesia karena sejak 01 Mei 1963 secara dianeksai bangsa Papua Barat dimasukan ke dalam system Indonesia tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat.

Maka, hal yang paling wajar dijelaskan atau diuraikan bahwa mulai dari deklarasi Papua Barat hingga pada Ilegal Tranfer yang dilakukan oleh UNTEA melalui beberapa kesapakan yakni New York Agreement, 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement, 30 September 1962 yang pada akhirnya meresahkan rakyat Papua Barat dari Ilegal Transfer itu. Sehingga tidak ada tuntutan rakyat Papua Barat atau kemauan rakyat Papua Barat untuk menyatakan hidup bersama Indonesia. Tetapi Ilegal Transfer atau Aneksasi adalah sepihak. Dalam Melihat kondisi seperti ini, merunjuk pada intisari proses Aneksasi yang gagal hukum tersebut dan pada akhirnya menimbulkan Indonesia menjajah bangsa Papua Barat dengan gaya Indonesia tersendiri.

Pada momentum hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bangsa West Papua menetapkan tanggal 17 Agustus sebagai hari memperingati Rasisme sebagaimana yang telah kita saksikan di Surabaya pada tahun 2019 lalu. 17 Agustus akan terus diperingati sebagai bentuk protes terhadap Negara yang belum pernah selesaikan persoalan Diskriminasi Rasial dan Kemanusiaan yang terus mengurangi populasi Manusia Papua.

Gerakan rakyat Papua melawan Rasisme ini terjadi di 23 kota di West Papua, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri sejak 19 Agustus 2019 lalu. Tiga tuntutan utama adalah mengutuk rasisme, mengadili pelaku insiden rasisme di Jawa dan menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua melalui referendum kemerdekaan. 

Pemicu protes besar-besaran tersebut adalah persekusi rasis terhadap mahasiswa West Papua di beberapa kota di Indonesia. Secara berurutan persekusi itu terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, serta di Semarang pada 18 Agustus 2019. Namun pemicu utamanya adalah insiden di Surabaya yang mana beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berulang kali meneriakkan kata “monyet” kepada para mahasiswa. Kata “monyet” belakangan direbut kembali oleh gerakan dan menjadi simbol resistensi Gerakan Rakyat Papua Melawan Rasisme, serta masih banyak digunakan hingga hari ini. Hingga Pada tahun 2022 ini, banyak orang West Papua memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai Hari Anti-Rasisme Nasional. 

Dan jika kita lihat watak negara dalam kasus ini, justru negaralah yang memiliki watak rasis. Misalnya, lima tentara yang melakukan tindakan rasis terhadap mahasiswa West Papua di Surabaya hanya diskors. Hanya satu dari lima tentara itu yang pernah diadili di pengadilan militer. Sersan Dua Unang Rohana dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi perintah (indisipliner), bukan karena ujaran kebencian, dan hanya dijatuhi hukuman masa percobaan selama dua bulan, artinya ia tidak masuk penjara. Tidak satu pun anggota polisi yang dihukum atas tindakan mereka yang tidak proporsional terhadap para mahasiswa.  

Sedangkan rakyat Papua yang melakukan protes atas tindakan rasisme itu, justru ditangkap, dipersekusi, dipenjarakan bahkan ditembak dengan alasan yang tidak mendasar. Sejumlah aktivis ditangkap, termasuk dengan Victor Yeimo yang hingga kini masih dalam tahanan. Artinya pelaku ujaran kebencian rasialis ini justru tidak diberi sanksi, sedangkan rakyat Papua yang merupakan korban rasisme ini, diberi sanksi seberat-beratnya. Ini menunjukan bahwa watak dari negara ini, adalah watak rasialis terhadap rakyat Papua. 

Sehingga Protes Rakyat Papua pada 17 Agustus ini adalah bentuk Pemberitahuan kepada seluruh Rakyat Indonesia bahwa Rakyat Papua sebagai korban Diskriminasi Rasial belum mendapatkan keadilan dari konstitusi RI. Keberadaan Victor Yeimo dan tahapan politik lainnya di penjara adalah bukti bahwa, hukum di Negara ini belum menjamin keadilan bagi Rakyat Papua. Jadi aksi pada tanggal 17 Agustus ini bukan untuk mengganggu kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ada pelanggaran HAM dan persoalan Diskriminasi yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menyatakan sikap dengan tegas:

1. Mengugat! New York Agremeent 15 agustus 1962

2. Indonesia, Belanda, Amerika dan Pbb segera bertangung jawab atas kesepakatan

ilegal

3. Cabut Tolak Otsus Jilid II

4. Tolak 3 Daerah otonomi Baru (DOB)

5. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai

Syarat Damai.

6. Tutup Freeport, BP LNG Tangguh, MNC, dan yang Lainnya, yang Merupakan Dalang

Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.

7. Indonesia, Belanda, Amereika Serikat Harus Bertanggung Jawab atas Penjajahan dan

pelanggaran HAM yang Terus Terjadi terhadap Bangsa West Papua

8. Demiliterisasi West Papua.

9. Buka akses Jurnalis Internasional dan Nasional ke West Papua.

10. Bebaskan Victor Yeimo, Alpius wonda dan seluruh tahanan politik Papua

11. Hentikan Rasisme terhadap Rakyat papua

12. Stop teror, intimidasi dan kriminalisasi Mahasiswa Papua, Aktivis Ham, PRODEM

dan seluruh aktivis pembela kemanusiaan

13. Berikan Hak Menentukan Nasip Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa

West Papua

Demikian pernyataan sikap ini, kami buat atas landasan tuntutan rakyat Papua sebagai bangsa tertindas, atas perjuangan dan solidaritas rakyat tertindas, kami ucapkan salam juang dan salam persatuan. 

Medan Juang, 17 Agustus 2022

Harapan dalam negeri

 Semua umat memiliki Keunikan tersendiri, yang di berikan oleh maha pencipta. Kadang manusia lupa akan itu, karena keasikan dengan dunianya sendiri. Hilang  kesadaran, dibutakan oleh kapitalis (pengikut Dajjal). Hancurlah humanity, karena berbeda ideologi. Seandainya aku hidup di abad pertengahan dan mempunyai pengetahuan seperti raja Salomo. Mungkin aku dan bangsa ku tidak ditindas seperti sekarang.

 

Halusinasi dan khayalan ku