Sejarah Kemerdekaan Papua Barat

 

Sejarah Kemerdekaan Papua Barat

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

1.Menetukan nama Negara : Papua Barat

2.Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua

3.Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora

4.Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. 

Perjanjian New York

https://docs.google.com/presentation/d/13V3v3RcjlyHbqx6XxRLVvUl_f7g7NAtZ/edit?usp=drivesdk&ouid=104813290689320255795&rtpof=true&sd=true

Dampak (KTT G20)

 

G20 dibentuk pada tahun 1999 dan pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam upaya menyelesaikan krisis ekonomi dan keuangan global.

Pada tahun 2009, tujuan G20 dirumuskan lebih jelas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. G20 memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakannya dan menghasilkan kesepakatan politik yang diperlukan untuk mengatasi tantangan saling ketergantungan ekonomi global.

Berbagai pertemuan G20 mengedepankan dialog untuk menyelesaikan tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, antara lain meliputi isu keuangan, perdagangan, infrastruktur dan investasi, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, dan teknologi, inovasi, dan ekonomi digital.

Rancangan yang di buat oleh President Ir. Joko widodo. Mengenai KTT G20 adalah memperkenalkan negara Indonesia kepada luar negeri, bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai keanekaragaman yang luas dan manusia bersosialis toleran. 

 

Yang patut dipertanyakan adalah, 

°Membangun pertumbuhan ekonomi global bagaimana sedangkan dalam negeri saja ekonomi masih buruk. 

°Membangun infrastruktur global mana sedangkan masing" provinsi belum mendapat fasilitas yang layak. 

°pemberantas korupsi mana sedangkan Indonesia adalah rumahnya koruptor. 

°Teknologi dan innovative masih minim disetiap sudut perkampungan. 

Mengenai sumberdaya alam, Papua adalah dapurnya dan Kalimantan kedua luasnya. SDA Kalimantan sedikit lagi habis karena banyak exploitasi. 

Ada 65 negara yang mengadakan G20 di bali dengan tujuan berinvestasi sumberdaya alam . 

Yang patut dipertanyakan adalah sumberdaya alam mana? 

yang jelas Papua. 

jokowi sengaja memekarkan 3 provinsi dengan tujuan untuk mengkerok sumber material di setiap tempat yang sudah ditandai. 

Dan ia memperalatkan setiap elit politik lokal untuk mencuri hati rakyat dengan otonomi khusus cuma". Dan membuka ruang untuk penerima ASN tanpa test, khusus OAP(orang asli Papua). 

Dengan itu masyarakat bangga terhadapnya. Supaya rencana G20 itu lancar tanpa problems. 

Orang asli Papua akan habis dan terlantar ketika kapitalis masuk menginjak-nginjak martabat orang asli Papua. Melanesia tinggal nama seperti aborigin.

Rakyat harus sadar dan lawan.. . . 

🥀